tata naskah dinas. 01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan sebagaimana telah. tata naskah dinas

4. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGANPEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) sangat cocok untuk suatu instansi yang banyak melakukan kegiatan surat menyurat sebagai berikut: Mempermudah proses surat menyurat di lingkungan suatu instansi ( pembuatan dan pencetakan serta penyimpanan secara elektronik ); Mempermudah pencarian dokumen. Maksud dan Tujuan 1. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan tata naskah dinas elektronik dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan; pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas. Bogor - Membuat tata naskah dinas, ternyata bukan produk. Tata Naskah Dinas lnstansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69); 6. Rabu, 9 Agustus 2023 Panitera, Kasubbag Kepegawaian dan Analis SDM mengikuti kegiatan Sosialisasi. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah diatur penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Tata Naskah Dinas Tertentu pada Komite Etik Penelitian. ng mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah; b. bahwa Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-112/J. , M. kejelasan; c. Umum Tata Naskah Dinas tersebut perlu disesuaikan. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat. Asas Asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan naskah dinas E. Tata Naskah Dinas. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis dan format, teknik penyusunan, kewenangan penandatanganan serta pengamanan Naskah Dinas yang. singkat dan padat;dan d. Satuan Pendidikan, dan Lembaga dalam tata naskah dinas. Tipe Dokumen. - 5 - Sekda Asisten PKR Asisten ADUM Kabag Hukum Ka. A. Sasaran Sasaran penetapan Tata Naskah Dinas adalah: 1. Subjek. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 3: Jenis / Bentuk Peraturan: Pedoman Menteri : Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: PEDOMAN. F. Asas-asas Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas; 3. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusiKeputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-161/J. tata Naskah Dinas Elektronik; dan h. Bagian Kedua Naskah Dinas Arahan Pasal 3 Naskah Dinas Arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Judul. A/11/1981 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia, dan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-161/J. ,lingkungan Badan Narkotika Nasional, perlu tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; b. Peraturan Perundang-undangan. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. ABSTRAK: bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2011 tentang. Login to your account. sebagai berikut: 1. Pencantuman Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat yang menandatangani naskah dinas, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, yaitu hanya dilakukan pada naskah dinas: a. jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas; b. Asas Keamanan Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi mulai dari Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, tata naskah dinas, naskah dinas, stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas, papan nama, perubahan dan pencabutan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan penutup. 1. tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas; dan 4. Full Text Dokumen Peraturan : 2021PERGUB003199. Ketentuan Pasal 64 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 64 (1) Format naskah dinas, penempatan a. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-112/J. lingkungan pemerintah daerah; rm. Menimbang: bahwa beberapa peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang terkait dengan pengelolaan tata naskah dinas sudah tidak sesuai dengan pedoman umum tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . Pasal 4 Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor InstitutTata naskah dinas merupakan awal dari penciptaan arsip, dikarenakan hal tersebut maka sangat penting untuk terlebih dahulu memahami proses penciptaan arsip. selfassesmentfaskes_13230401_. Pasal 40 Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan. Bidang. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Ling kungan. Pedoman Tata Naskah Dinas. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota? Unduh dan baca dokumen resmi berformat pdf yang berisi peraturan, pedoman, dan contoh naskah dinas yang berlaku sejak tahun 2021. Asas Penomoran Penomoran Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pariwisata. huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggung jawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan keabsahan dan dokumentasi. tulisan pengumuman dicantumkan di bawah logo instansi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan nomor KEPALA pengumuman dicantumkan di bawahnya; 4. T. Pengertian yang berkaitan dengan tata naskah dinas 2. 3. Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu ditinjau kembali; b. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia | JDIH Nasional;. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. • uu no. Pelaksanaan penggunaan Kode Unit Pengolah tetap mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis (naskah) yang mencakup pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. • uu no. pdf. Menurut Badan Tata Naskah Sandi Negara, nota dinas adalah sebuah naskah dinas yang dibuat oleh pihak dalam atau pihak intern dari instansi dengan memiliki tujuan sebagai penyampaian informasi laporan, permintaan, serta tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu instansi. E. Surat Pengantar K. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan /pe. KBBI, yang diakses pada 7 Oktober 2022, pukul 16. Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan: Tanggal Ditetapkan: 10 Februari 2017: Tanggal Diundangkan: 24 Februari 2017: Berlaku Tanggal: Sumber: BN. Tata naskah dinas berdasarkan asas efisien dan efektif, asas pembakuan, asas akuntabilitas, asas keterkaitan, asas kecepatan dan ketepatan; dan asas keamanan. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik; b. Kegunaan perlengkapan tata naskah dinas METODE PEMBELAJARAN 1. Administrasi umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran. 13. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa dengan adanya perubahan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga untuk keseragaman dan ketertiban pengelolaan tata naskah dinas perlu penyesuaian jenis, materi, dan format. Mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Mencabut Peraturan Menteri ESDM No. NIP / Username. Pencabutan. 1. sedangkan Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatTata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam kedinasan. Nomor. Ruang lingkup Tata Naskah Dinas di lingkungan BKN terdiri atas: a. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi. 24 tahun 2012) 2 dasar hukum • uu no. 3. Maksudhurur d, yaitu tata naskah dinas dlselenggarakan dalam satu kesatuan sistem. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sehubungan dengan hal tersebut, Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 perlu disempurnakan. Tata Naskah Dinas merupakan pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 32 th. Dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dijelaskan mengenai prinsip-prinsip tata naskah dinas, yaitu sebagai berikut: ketelitian, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan; kejelasan, diselenggarakan dengan. tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, dan tata ruang perkantoran. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. B. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yang berkaitan dengan tata naskah dinas. 9, jakarta 10110 tel/fax : (021) 3848185 salinan pedoman menteri komunikasi dan informatika republik indonesia nomor 03 tahun 2019 tentang tata naskah dinasTATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang : a. (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi. - 5 - Sekda Asisten PKR Asisten ADUM Kabag Hukum Ka. 15. Pelaksanaan tata naskah dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan. kata tentang, yang dicantumkan di bawah pengumuman. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. 6 Luaran yang diharapkan Dari hasil penelitian ini penulis diharapkan menghasilkan luaran yang bermanfaat, yaitu aplikasi website Sistem Informasi Tata Naskah Dinas Arsip dan UPN "VETERAN" JAKARTATata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Tata Naskah Dinas Tertentu pada Higher Education for Technology and Innovation (HETI). Banyumas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali; b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi NO. 2. Bagian Kesatu Lambang Negara atau Logo Pasal 57 (1) Lambang Negara atau Logo digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat resmi. Naskah dinas yang telah diterbitkan dengan menggunakan kode dan penomoran sebelum ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, dinyatakan tetap sah dan berlaku. Judul. A/11/1982 tentang Penyempurnaan Lampiran I dan II Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-112/J. Naskah Dinas Penetapan a) Keputusan Gubernur TENTANG undangan yang KESATU Memuat p Kota sesuai Salinan sesuai dengan aslinya dan nama GUBERNUR JAWA TIMURPenentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat naskah dinas, yang diatur sebagai berikut. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima. b Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Ortala Setda Kota Palembang Unit Kerja : Bagian Hukum dan. PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA NASKAH DINAS ABSTRAK : - Dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatPermendikbud Nomor 3 Tahun 2021 adalah dokumen resmi yang mengatur tentang tata cara penyusunan, pengelolaan, dan pengarsipan naskah dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. Glosarium. 13. bahwa untuk meningkatkan tertib,. 00 WIB. T. Sehubungan dengan hal tersebut, Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 perlu disempurnakan. Tujuan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata Naskah dinas yang bersifat khusus antara lain naskah dinas dalam hal kepegawaian, penagihan pajak, pemeriksaan pajak. Password3. 5 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. yang menggunakan atas nama (a. Dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan penyesuaian baik di sisi regulasi. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu. ketertiban Tata Naskah Dinas di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; b. Bimtek Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa. Bag. daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di en. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan penyimpanan Naskah Dinas, serta media yang digunakan dalam kedinasan. n. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau diterima oleh pejabat yang berwenangPelaksanaan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agu ng dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, yang akan diselenggarakan: pada hari/tanggal : 1. Naskah Dinas penetapan; dan c. 2. 1579. Pengertian Naskah Dinas Naskah dinas pada umumnya diketik dengan menggunakan huruf times new roman atau tahoma, namun tidak menutup kemungkinan menggunakan huruf lainnya sepanjang dapat mudah untuk dibaca dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kabupaten/kota yang bersangkutan. 23. Terkait dengan tata naskah dinas, berikutnya yang perlu dipahami adalah di mana posisi/kedudukan naskah dinas dan apa fungsinya dalam sebuah organisasi Berikut penjelasannya. Dalam Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), yang dimaksud Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan. bahwa dalam meningkatkan tertib administrasi, Tata. Tata Naskah Dinas di Ling kungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali; c. Contoh Format Penomoran Naskah Dinas pada Instruksi, surat edaran, surat keterangan, surat izin, nota kesepakatan Bersama, surat perjanjian, surat kuasa, surat keterangan melaksanakan tugas, surat. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas. 12. 330, PERATURAN. Kegiatan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dilakukan dalam satu kesatuan sistem Administrasi Umum. Surat Perintah atau Surat Tugas D. PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA , Menimbang : a. bahwa dalam rangka keseragaman dan terti b administrasi penyelenggaraan P emerintahan Gampong , perlu diadakan pengaturan menyeluruh terhadap Tata Naskah Dinas di. 20, BD 2021 / NO. Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas disebutkan bahwa, salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah administrasi umum. 2. terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi. Website Biro ORTALA. : Indonesia. SALINAN Keputusan Menteri ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 perlu disempurnakan. (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalain Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem. F. UNDUH. (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan melalui penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dalam satu kesatuan sistem. Bentuk. 11/MEN/X/2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. Rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Maksud dan Tujuan 1. 3. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud. Surat Kuasa H. 4, BN. Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Daera. Tata Surat Dinas. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Pengertian Tata Naskah Dinas adalah kumpulan ketentuan yang bersifat normatif, mengatur sifat dan tata laku serta menjadi pedoman dalam Komunikasi Kedinasan dalam bentuk tertulis. ABSTRAK PERATURAN. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di. Tembusan surat adalah hasil penggandaan dari suatu naskah dinas yang jumlahnya sesuai. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengikuti dinamika perkembangan situasi dan kondisi saat ini, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah. Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas; 3. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyampaian naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Tata Naskah Dinas adalah. E. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN BADAN/LEMBAGA: Pemrakarsa: ARSIP NASIONAL: Nomor: 5: Tahun: 2021: Tentang: PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 25 Juni 2021: Pejabat yang. Pasal 4 Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas: a. 31, BN. 2019/No.